Bjorka Membuat Pemerintah Indonesia Ketar Ketir!

 

Hacker Bjorka menjadi perhatian publik. Melalui akun Twitter @Bulkanisme, ia memamerkan beberapa tindakannya dalam membobol data pemerintah, seperti serangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Jokowi, termasuk dari State Intelligence Agency (BIN).

Selain itu, Bjorka juga menyebutkan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Dari tragedi 1965 hingga kasus pembunuhan Munir.

Awalnya, ia mengkritik pemerintah yang menunjuk orang yang tidak kompeten sebagai pemimpin suatu lembaga. Dalam hal ini terkait dengan teknologi.

Menurutnya, Indonesia tidak akan berkembang jika masih mempercayakan institusi kepada orang -orang seperti itu. Ini terbukti dari kemudahan Bjorka untuk membobol data milik pemerintah.

"Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang memahami, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanya orang bodoh," tulis Bjorka seperti dikutip pada saat itu Minggu (11/9). 


Iklan


Ini adalah era baru untuk menunjukkan secara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan besar. Pemimpin Tertinggi dalam Teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang memahami, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. Karena mereka hanya orang bodoh

- Bjorka (@bjarasism) 10 September 2022


Dia juga mengatakan bahwa dia punya teman warga negara Indonesia yang tinggal di Warsawa, Polandia. Seorang teman yang dia maksudkan kepada Bjorka betapa kacau Indonesia.

Bjorka juga mengakui bahwa salah satu motifnya untuk membobol data milik pemerintah adalah untuk teman.

"Saya punya teman Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacau Indonesia. Saya melakukan ini (peretasan) untuknya," kata Bjorka.

Bjorka bocor bahwa seorang teman dari Indonesia adalah warga negara yang 'dibuang' oleh pemerintah sebagai akibat dari kebijakan 1965. Sebagai catatan, setelah insiden 1965, pemerintah melarang masyarakat atau siswa yang berada di luar negeri yang dituduh pergi, sehingga kewarganegaraan mereka dicabut dan sulit untuk kembali ke Indonesia.

"Jangan mencoba melacaknya dari Kementerian Luar Negeri karena Anda tidak akan menemukan apa pun. Dia tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965 meskipun dia adalah orang tua yang sangat pintar," tambah Bjorka. (Source: CnnIndonesia)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama