 |
| Foto: Instagram/jak101fm |
Pemerintahan merencanakan menggulirkan bantuan untuk pembelian sepeda motor listrik awal tahun depan. Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi besaran bantuan akan sekitar Rp enam juta per unit sepeda motor.
"Secepatnya mobil listrik kita luncurkan dengan bantuan. Misalkan sepeda motor sedang kita finalisasi. Berapakah juta ingin kita kasih bantuan sepeda motor. Kemungkinan Rp enam juta? Di Thailand kemungkinan Rp tujuh juta, kemungkinan kita Rp 6,lima juta kurang lebih sekitar begitu," kata Luhut dalam acara Welcoming Stronger Investment Post-Pandemic, Selasa, 29 November 2022.
Sekarang ini, menurut Luhut, pemerintahan masih menggodok peraturan dan besaran bantuan yang hendak dikasih ke warga untuk pembelian kendaraan memiliki tenaga listrik itu.
Dengan memberi bantuan untuk pembelian kendaraan motor dan mobil listrik itu, pemerintahan mengharap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat didesak.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menulis aktualisasi bantuan energi yang terhitung untuk BBM sudah capai Rp 184,5 triliun sampai 31 Oktober 2022. Angka itu terdaftar semakin tinggi dibanding dengan status tahun kemarin yang capai Rp 144,4 triliun.
Dengan pemakaian kendaraan listrik, Luhut percaya, pengeluaran untuk kepentingan transportasi terutamanya untuk bahan bakar juga dapat dikurangkan. "Kita hitung-hitung masih tetap semakin lebih untung memakai sepeda motor listrik daripada sepeda mobil dan motor (bahan bakar) fosil," ucapnya.
Tidak cuma dalam soal pembelian kendaraan listrik, kata Luhut, pemerintahan tengah menyiapkan pola bantuan untuk alterasi mesin kendaraan dari konservatif ke berbasiskan battery listrik.
Adapun Menteri Perhubungan Budi Kreasi Sumadi awalnya mengatakan stimulan akan turunkan ongkos alterasi kendaraan listrik yang sekarang masih mahal. Kontribusi dari pemerintahan diharap dapat kurangi sampai setengah dari ongkos alterasi.
Sampai sekarang, Budi Kreasi mengatakan stimulan untuk kendaraan listrik masih diulas oleh lintasi kementerian dan instansi. Dari hitung-hitungannya, bantuan dapat memotong ongkos alterasi sampai separuhnya.
 |
| Foto: Instagram/candisewufm |
Dia memberikan contoh jika sepeda motor yang berumur 5 sampai sepuluh tahun akan diubah jadi motor listrik, diperlukan ongkos sekitaran Rp 15 juta. "Kan mahal. Jika dibantu setengahnya, ucapkan lumayan dengan (ongkos alterasi sesudah dibantu) Rp 7,lima juta," tutur Budi Kreasi di antara Pertemuan dengan Komisi V DPR, Kamis, 24 November 2022.
Tidak itu saja, untuk menggerakkan pemakaian kendaraan listrik, pemerintahan juga memberi pemangkasan pajak untuk pemasaran mobil listrik dan mobil hybrid semenjak 2019. Semua peraturan itu dilaksanakan dengan argumen memburu sasaran 0 emisi pada 2060.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menjelaskan bila pemerintahan kekeh memberi bantuan pembelian motor listrik pada tahun depannya, pemerintahan harus membuat infrastruktur wilayah supaya program motor listrik ini dapat sukses.
Disamping itu, dia menyebutkan pemerintahan harus terbuka masalah peruntukan untuk bujet bantuan itu. Masalahnya tahun depannya ekonomi global masih dibayang-bayangi krisis, hingga dana bantuan juga jadi hal yang peka.
Di lain sisi, kata Mamit, pemerintahan harus juga masih tetap memberikan perhatian untuk selamatkan ekonomi warga yang kurang sanggup. Dalam kata lain, program membuat perlindungan warga miskin juga tetap harus jalan.
"Pemerintahan harus mengutamakan program peningkatan warga. Bantuan pada hakekatnya diberi untuk tingkatkan ekonomi warga tidak sanggup," katanya ke CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).
Dia menjelaskan pemerintahan seharusnya dapat mengubah bujet bantuan dan ganti rugi BBM tahun depannya untuk program bantuan motor listrik.
"Siasat atau mungkin tidak, kita saksikan kelak penganggarannya seperti apakah. Semoga betul-betul terbuka," ikat Mamit.
Di lain sisi, dia menjelaskan dengan program bantuan membeli motor listrik ini dapat membuat komunitas kendaraan itu bertambah di Indonesia. Apa lagi, bila program ini mengarah warga perkotaan yang notabene pemakai kendaraan konservatif.
"Akan menolong dalam kurangi emisi gas rumah kaca. Untuk warga miskin saya anggap mereka memiliki hak untuk memperoleh motor listrik," katanya.
Dalam pada itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Serviss Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebutkan pemerintahan perlu menerangkan lebih detail berkaitan besaran bantuan Rp6,lima juta itu. Disamping itu, pemerintahan perlu tentukan persyaratan motor listrik yang dapat memperoleh bantuan.
Misalkan, kata Fabby, bantuan ini dapat diberi untuk tipe motor listrik yang dibuat dalam negeri dengan tenaga kerja dalam negeri (TKDN) di atas 40 % dan naik s/d 80 % diakhir 2025.
"Ini penting dalam rencana membuat kekuatan industri, R&D, pindah tehnologi dan pengokohan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan imbas pada pengurangan konsumsi dan import BBM," katanya.
Pemerintahan, ikat Fabby, bisa juga menyatukan program bantuan itu dengan proses lelang untuk produsen yang turut, sesuai ketetapan tehnis dan TKDN.
Ini dilaksanakan untuk menghindar free pembalap. Tidak itu saja, tujukan bantuan ini untuk warga menengah ke bawah yang tergantung pada motor dan cuma terbatasi satu motor per keluarga.
Berkaitan permodalan, Fabby menyebutkan semua bergantung pada kemampuan pajak.
"Bisa jadi tahun depannya dicoba untuk 200 ribu unit, lalu naik dengan setahap s/d 2025. Saya berharap peraturan dapat multi-year," katanya.
Posting Komentar